Pertimbangan Hakim dalam Perkara PMH oleh Prumnas Way Halim Akibat Kelalaian Pembuatan Sertifikat Tanah

Authors

  • Ferdi Irawan Universitas Bandar Lampung
  • Erlina B Universitas Bandar Lampung
  • Melisa Safitri Universitas Bandar Lampung

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3657

Abstract

Abstrak

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak milik atas suatu benda, seperti misalnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Permasalahan dalam penelitian ini faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim akibat kelalaian pembuatan sertifikat hak atas tanah dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perbuatan melawan hukum oleh prumnas way halim dikabulkan sebagian dan yang menjadi dasar pertimbangan tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Penggugat disebabkan tindakan Tergugat yang tidak memiliki arsip dokumen atas tanah objek sengketa yang diperkuat dengan keterangan saksi dan bukti-bukti surat dalam persidangan maka tuntutan kerugian adalah patut dan wajar, dan beralasan hukum untuk dikabulkan. Perumnas Way Halim, Developer perumahan dan Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan perumahan untuk senantiasa mentaati segala undang-undang maupun peraturan yang berlaku di Indonesia serta harus beritikad baik dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, PMH, Sertifikat Tanah.

 

Abstract

A certificate is a letter of proof of property rights to an object, such as land, buildings, and others. The problem in this study is the factor causing the occurrence of unlawful acts by prumnas way halim due to negligence in making land rights certificates and what is considered by the judge in cases of unlawful acts by prumnas way halim. The research methods used in this thesis research are normative juridical approaches and empirical approaches. Data collection is based on literature studies and field studies. The resource person in this study was a Judge at the Tanjung Karang District Court. The basis for the judge's consideration in passing the judgment of the case of unlawful acts by prumnas way halim is partially granted and which is the basis for consideration of the actions of the Defendant who has committed an unlawful act which results in the occurrence of losses against the Plaintiff due to the actions of the Defendant who does not have a document archive on the land of the object of dispute which is strengthened by the testimony of witnesses and evidence of letters in the trial, the claim for loss is appropriate and it is reasonable, and it is reasonable for the law to be granted. Perumnas Way Halim, a housing developer and company engaged in housing procurement to always comply with all applicable laws and regulations in Indonesia and must have good faith in carrying out their business activities.

Keywords: Judge Considerations, PMH, Land Certificates.

References

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Yoga Saputra, and B Erlina. “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ( Studi Putusan Nomor 431 / Pid . B / 2020 / PN Tjk )†2, no. 2 (2021): 32–39.

Bakarbessy, Leonora, and Ghansham Anand. Buku Ajar Hukum. Surabaya: Zifatama Jawara, 2018.

Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.†Jurnal Lex Privatum 6, no. 5 (2018): 57–65.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

M. A Moegni Djojodordjo. Perbuatan Melawan Hukum. jakarta: pradnya paramita, 1997.

Munir, Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Prayogo, Sedyo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian.†Jurnal Pembaharuan Hukum 3, no. 2 (2016): 280.

Slamet, Sri Redjeki. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.†Lex Jurnalica (Journal of Law) 10, no. 2 (2013): 107–120. https://media.neliti.com/media/publications/18068-ID-tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp.pdf.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Downloads

Published

2022-08-11