Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak Terhadap Anak Korban KDRT

Authors

  • Dhita Sariwidayanti Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
  • Jamiatur Robekha Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4160

Abstract

Abstrak

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat kompleks dan mempengaruhi ketahanan individu maupun ketahanan keluarga sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk memulihkan korban. Dalam aspek hukum diperlukan lembaga-lembaga khusus dan aparat penegak hukum serta pendampingan korban KDRT untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan diketahui bahwa terdapat layanan untuk membantu jalannya proses penyelesaian korban KDRT yang dikelola oleh pihak yang berbeda, diantaranya adalah organisasi perempuan (misalnya women’s crisis centre), lembaga non-pemerintah (misalnya lembaga bantuan hukum) maupun pemerintah seperti badan pemberdayaan perempuan (misalnya P2TP2A), kepolisian (misalnya RPK) dan rumah sakit (misal PPT). Dalam perspektif pemenuhan HAM, pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan langkah yang sangat progresif karena merupakan implementasi pemenuhan HAM bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai aspek, baik pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum dan pemulangan serta reintegrasi sosial. Dalam tataran kebijakan, peraturan pembentukan PPT sudah diatur, namun implementasinya masih banyak mengalami kendala.

Kata Kunci: Lembaga Penyedia Layanan Terpadu, Perempuan dan Anak, Korban KDRT

 

Abstract

The impact of domestic violence is complex and affects the resilience of individuals and family resilience so that it requires serious treatment to recover victims. In the legal aspect, special agencies and law enforcement officials and assistance for victims of domestic violence are needed to assist in the process of resolving victims of domestic violence. In this study, it uses normative juridical methods and it is known that there are services to help the process of resolving victims of domestic violence managed by different parties, including women's organizations (for example women's crisis centers), non-governmental institutions (for example legal aid agencies) and governments such as women's empowerment agencies (for example P2TP2A), police (e.g. RPK) and hospitals (e.g. PPT). In the perspective of fulfilling human rights, the establishment of an Integrated Service Center (PPT) is a very progressive step because it is the implementation of human rights fulfillment for women and children who are victims of violence in various aspects, both complaint services, health services, social rehabilitation services, legal aid services and repatriation as well as social reintegration. At the policy level, regulations for the formation of CFT have been regulated, but their implementation is still experiencing many obstacles.

Keywords: Integrated Service Providers, Women and Children, Victims of Domestic Violence

References

DAFTAR PUSTAKA

Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 222

Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Implementasi Pelaksanaan CEDAW di Indonesia

Kodongan, E. M. T., & Pandie, R. D. Y. (2022). Technological Developments in the Perspective of Christianity. IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law, 1(1), 38–45.

Komnas Perempuan, Layanan Terpadu-Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan Negara (Cet.Kedua, Jakarta: Komnas Perempuan, 2005).

Mosso. Julia Cleves, Gender & Pembangunan, 2007, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hlm. 2.

Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. JETISH: Journal of Education Technology Information Sosial Sciences and Health, 1(1), 34–40.

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.3.

Natangsa Surbakti, 2012, Filsafat Hukum:Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta: Badan Penerbit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS, hal. 121.

Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. (2022). Implementation of Democratic Values in Islam to Build Student Character in the Millennial Era. Jurnal Pendidikan Amartha, 1(1), 11–13.

Penny Naluria Utami, Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016, hlm. 60.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen Pppa: Tingkatkan Layanan Kdrt Saat Pandemi Covid-19 Dengan Pola “Menjemput Bola”,

Putri, T. D., Munandar, E., & Ganjar, S. (2022). Analysts Influence of Non Performing Financing (NPF), Finance to Deposit Ratio (FDR), and Operating Costs and Operating Income (BOPO) on the Return on Assets (ROA) of PT BPRS in West Java Province During the Covid-19 Pandemic. JAMBU AIR: Journal of Accounting Management Business and International Research, 1(1), 40–46.

Rudi, S. A., Syariefful, I., & Nur, K. (2022). Pengaruh Customer Relationship Management Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Kedai Kopi He Kafei). Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 1(1), 88–95.

Saptiawan, Itsna Hadi. Sugihastuti (2010). Gender & Inferioritas Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 176.

Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The Effectiveness of Promotional Tools in Making Covid-19 Vaccination a Success : Hypothesis Testing Methods for Changing Cochran ’ s Version. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 22–30.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2009, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, hal. 117.

Downloads

Published

2022-10-31

Issue

Vol. 6 No. 3 (2022): October 2022

Section

Articles

License

Copyright (c) 2022 Dhita Sariwidayanti, Jamiatur Robekha

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  2. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.