Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong
DOI:
https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4770Abstract
Abstrak
Upaya Perdamaian melalui Keadilan Restoratif merupakan jalur penghentian tuntutan ketika suatu perkara pidana tidak dilanjutkan hingga Pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diadili melalui keadilan Restoratif. Ada beberapa kasus perkara pidana yang dapat diselesaiakan salah satunya perkara pidana penganiayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan Keadilan Restoratif. Artikel ini dibentuk peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber lain yang terkait. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai Fasilitator telah mengedepankan hak dari pada korban dan upaya damai dengan pelaku.
Keywords: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan
Abstract
Peace Efforts through Restorative Justice is a path to stop prosecutions when a criminal case is not continued until the Court. Not all criminal cases can be tried through Restorative justice. There are several criminal cases that can be resolved, one of which is the criminal persecution case in Lebong Regency. The purpose of this study is to find out and analyze the Lebong District Attorney's Office in implementing Restorative Justice. This article is formed by collecting data from various sources, such as journal articles, books, reports and other related sources. The results of this study show that the application of Restorative Justice of the Lebong Prosecutor's Office in the persecution case in Lebong is largely in line with the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which in this case stops prosecution based on Restorative justice. Therefore, the Prosecutor's Office as a Facilitator has prioritized the rights of victims and peaceful efforts with perpetrators.
Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Persecution
References
DAFTAR PUSTAKA
Achmad, Y., & Fajar, M. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal theory) dab Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Kencana.
Asshddiqie, J. (10 November 2005). Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. Jakarta: Makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen .
Budiyanto. (2016). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat. Papua Law Journal; Volum 1; Issue 1; November 2016, 83.
Fahlevi, F. S. (2019). Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Al-Syakhsiyyah; Journal of Law and Family Studies, Volume 1, Nomor 1, 6.
Firdaus, I. T. (2020). Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference di Masa Pandemi Covid19. Al Adl: Jurnal Hukum, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, 155.
Halim, A. R. (1986). Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hamdan, M. (1997). Politik Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hamzah, A. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice. Jakarta: Jala Permata Aksara.
Hermoyo, B. (2010). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. Wacana Hukum, Volume 9, Nomor 2, 32.
Hutauruk, R. H. (2013). Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Kurnia, T. S. (2014). Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court. Jurnal Konstitusi Volume 11, Nomor 1, 157.
Lebong, K. N. (2022). Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima. Lebong, Bengkulu: Kejaksaan Negeri Lebong.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Muladi. (2002). Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Prakoso, A. (2013). Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. Jurnal Konstitusi Volume 19, Nomor 2, 270.
R., H., T, M., & Rimbing, N. (2021). Kejian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian. Lex Crimen Volume X, Nomor 4/Apr/EK/2021, 65.
R.Soesilo. (1996). Hukum Penitentier. Jakarta: Bina Cipta.
Rahardjo, S. (2002). Penegakan Hukum, Dalam Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.
Suherman, A. M. (2004). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Supeno, H. (2010). Kriminalisasi Anak Tawuran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Surbakti, N. (2015). Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Genta Publishing.
Undang-Undang Dasar 1945
Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System). Hassanuddin Law Review Volume 1 Issue 2, 213.
Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif. Jakarta: Sinar Grafika.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Elsa Kristina Hutapea, Achmed Sukendro, Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, Pujo Widodo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
-
The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.