Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial
DOI:
https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4887Abstract
Abstrak
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Pengaturan Hubungan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industri, Pekerja
References
DAFTAR PUSTAKA
E, S. (2005). Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering. PPMI.
J.C.T. (2004). Ketenagakerjaan di Indonesia. Pustaka Yuridis.
L, H. (2000a). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Grafindo Persada.
L, H. (2000b). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Grafindo Persada.
L, H. (2004). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan. Grafindo Persada.
L, H. (2010). Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Grafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group.
Mulyadi L, A. S. (2011). Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik. Alumni Bandung.
Salam, S. (2018). Legal Political Perspective on The Protection and Development of Foreign Workers in Indonesia. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 89–103.
Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(2), 885–896. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Yudin Yunus, A. ST. Kumala Ilyas, Kingdom Makkulawuzar, Siti Alfisyahri Lasori, Haritsa, Umar, Safrin Salam
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
-
The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
