Dampak Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek

Authors

  • R. Sigit Widiarto Universitas Atma Jaya Yogyakarta
  • Bernadeta Suryaning Rahayu Universitas Atma Jaya Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5166

Abstract

Abstrak

Dalam negara kesejahteraan, negara berperanan penting dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya. Penyelenggaraan pemerintahan berhubungan dengan pelayanan publik yang merupakan salah satu wujud dari fungsi pegawai negeri sipil sebagai pelayan masyarakat. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan  dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai negeri sipil, termasuk pegawai negeri sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini adalah peneltian hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan tambahan penghasilan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Tidak ada kendala bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memberikan tunjangan tambahan penghasilan. Kendala yang berujung pada keterlambatan pembayaran berasal dari pegawai negeri sendiri karena terlambat dalam pengisian Sasaran Kinerja Pegawai.

Kata Kunci: Tunjangan Tambahan Penghasilan, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil

 

Abstract

 In a welfare state, the state plays an important role in providing social services to its citizens.  The administration of government is related to public services which is one manifestation of the function of civil servants as public servants.  The provision of additional income allowances is intended to improve the work quality of civil servants, including civil servants at the  Department of Population and Civil Registry Service, Trenggalek Regency.  This research is an empirical legal research using primary data as the main data and is supported by secondary data.  The data obtained was analyzed qualitatively, then conclusions were drawn using inductive thinking methods.  The results of the study show that the provision of additional income allowances greatly influences the work productivity of civil servants at the Department of Population and Civil Registry, Trenggalek Regency.  There are no obstacles for the Trenggalek Regency government in providing additional income allowances.  Obstacles that lead to delays in payment come from civil servants themselves because they are late in filling in Employee Performance Targets.

Keywords: Additional Income Allowance, Performance, Civil Cervants

References

DAFTAR PUSTAKA

Ainur Rofieq, Pelayanan Publik dan Welfahre State, governance, vol 2 no. 1, November 2011.

Anas Yalitoba, Tambahan Penghasilan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi, KESEJAHTERAAN SOSIAL, Journal of Social Welfahre, Vol 6 No , Maret 2019

Hardiansyah, 2018, Kualitas Pelayanan Publik (edisi revisi), Penerbit Gaya Media, Yogyakarta

Hartanto, Shanti, Penerapan Sistem Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat, Asprasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, vol 1 No 1, 2016

Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat, 2019, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Edisi Kedua)., Sinar Grafika, Jakarta

Hasibuan, Jasman Saripuddin, Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawa, Semnas Multidisiplin Ilmu Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi Industri 4.0, Volume 2 Nomor 1 Januari 2019, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

Hasibuan, Malayu,2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta

Ihsan, Nur, Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, 2017

Kamilasari, Wiwin Nur, dan Triesninda Pahlevi, Penerapan Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 Nomor 1 Juni 2021, LPPM Universitas Jambi, 2021.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mangkunegara, Anwar Prabu, 2013, Manajemen Sumber Daya Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mauliya Naifah Mustakim Fakihi, Budi Setiawati, Hafiz Elfiansya Parawu, Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, journal.unismuh.ac.id, vol 3 no 1, Februari 2022

Miftah, Toha, 2016, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Noor, Juliansyah, 2013, Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Fislosofis dan Praktis, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil.

Ridwan HR, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sedarmayanti, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Kelima, Refoka Aditama, Bandung

Sutrisno, E., 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Downloads

Published

2023-07-20

Issue

Vol. 7 No. 1 (2023): Juni 2023

Section

Articles

License

Copyright (c) 2023 R. Sigit Widiarto, Bernadeta Suryaning Rahayu

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  2. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.