Keabsahan Penetapan Tersangka Korupsi Dalam Hal Tidak Ada Nya Laporan Audit BPK Dalam Menentukan Kerugian Negara (Ditinjau Dengan Prinsip Due Process of Law Indonesia)

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan penetapan status tersangka dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, yang ditetapkan tanpa memenuhi bukti Permulaan unsur kerugian keuangan negara melalui hasil laporan audit BPK RI sebagai Lembaga yang berwenang menetapkan dugaan kerugian negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan jenis penelitian hukum doctrinal. Penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan melakukan kajian atas kasus-kasus yang telah berkekuatan hukum tetap dan pendekatan teori (theory approach) yaitu dengan menyandingkan kasus-kasus dengan teori-teori hukum dan keberlakuan hukum positif yang ada. Penetapan tersangka dalam kasus tipikor sesuai dengan prisip due process of law Indonesia yaitu penyelenggaran peradilan pidana harus sesuai dengan KUHAP, serta melalui berbagai prosedur atau tahapan yang telah diatur dalam KUHAP untuk mencapai keadilan substantif. Terkait dengan penetapan tersangka korupsi oleh KPK tanpa didasari adanya laporan audit BPK-RI adalah tidak sesuai dengan asas due of process dalam penegakan hukum. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesewenang-wenangan dan merampas hak asasi yang dimiliki oleh tersangka.

Kata Kunci: Keabsahan, Penetapan, Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.