Konsep Pembagian Berimbang Terhadap Pembagian Waris Wajibah Dalam Perkawinan Beda Agama
DOI:
https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5636Abstract
Abstrak
Undang-Undang Perkawinan tidak melarang adanya perbedaan agama, namun menurut ketentuan agama serta SEMA No.2 Tahun 2023, perkawinan beda agama tidak lagi dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah sehingga akan mempengaruhi kedudukan anak. Hal ini akan mempengaruhi pembagian waris terhadap sang anak, anak yang berbeda agama dari orang tuanya yang beragama islam, tidak dianggap sebagai ahli waris, namun menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak maupun orang tua yang berbeda agama dari Almarhum, dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, hal ini diperkuat dengan adanya putusan yang mendukung seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2185/Pdt.G/2019/PA.JU.
Kata Kunci: Anak, Waris, Wasiat
Abstract
The Marriage Law does not prohibit interfaith marriages, but according to religious provisions and SEMA No. 2 of 2023, interfaith marriages are no longer considered valid marriages, thus affecting the legal status of the child. This will also impact the inheritance rights of the child. A child of a different faith from their Islam-believing parents is not recognized as an heir. However, according to Article 209 of the Compilation of Islamic Law, a child or parent of a different faith from the deceased can receive inheritance through a compulsory will. This is reinforced by supporting decisions such as the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2185/Pdt.G/2019/PA.JU..
Keywords: Children, Heirs, Wills
References
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" Mimbar Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, hal. 23
Agus Sahbani, Mengulas Polemik Wasiat Wajibah untuk Ahli Waris Beda Agama, 13 Mei 2021,https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-polemik-wasiat-wajibah-untuk-ahli-waris-beda-agama-lt609b72a619682/, diakses pada Selasa, 28 November 2023.
Effendi Perangin. 2013. Hukum Waris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
I Gusti Ayu, Anak Agung. “Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan.” Jurnal Kertha Negara 10, No 1 Tahun (2022), hal. 7
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam
Nugroho Dwi Yanto, Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia, Populis.id, 10 Maret 2022, https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia , diakses pada Kamis, 16 November 2023.
Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
Putri Athaya Fidela, “Konsep Keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Izin Dani Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan . Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk).” Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara, 2023, hal 42-43
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Imelda Martinelli, Caesar Andre Kuistono, Evelyn Natasha, Benedictus Ardy Darmawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
-
The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.