Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial

Authors

  • Muhammad Ridha Iswardhana Universitas Teknologi Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5180

Abstract

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan upaya penegakan hukum sebagai bentuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini membahas tentang kasus Pinangki yang mendapatkan hukuman ringan meskipun telah melanggar aturan sebagai jaksa. Tujuan riset ini menganalisa kasus tersebut menggunakan konsep penegakan hukum berkeadilan dan tindak pidana korupsi. Studi berdasarkan metode kualitatif studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer melalui data sekunder yang didapatkan dari buku, publikasi daring, dan artikel jurnal. Penulis menemukan bahwa terdapat inkosistensi dalam penegakan hukum sebagaimana pemberian hukuman kepada Pinangki. Hal tersebut mencederai rasa keadilan kepada masyarakat. Publik mengharapkan penegak hukum menjadi aktor utama pemberantasan korupsi. Dapat disimpulkan bahwa pemotongan hukuman terhadap Pinangki menjadi contoh buruk implementasi hukum di Indonesia yang berdampak ketidakpercayaan masyarakat. Penegak hukum harus dapat menafsirkan hukum dengan tegas agar tercipta hukum yang adil di Indonesia.

Kata Kunci: Suap, Pinangki, Penegakan, Hukum

 

Abstract

Indonesia as a rule of law state requires efforts to uphold the law as a form of realizing justice. This research discusses the case of Pinangki who received small sentence even though she had violated the rules as a prosecutor. This research has purpose to analyze the case using the concept of fair law enforcement and corruption. This study uses a qualitative case study method. The data used is through secondary data obtained from books, online publications, and journal articles. The author finds that there are inconsistencies in law enforcement as show as small punishment for Pinangki. This violates the sense of justice to the public. Public expect law enforcers to become the main actors in eradicating corruption. The conclution is the sentence reduction in Pinangki case is a bad example of law implementation in Indonesia, which has an impact on public distrust. Law enforcers must be able to interpret the law firmly in order to implemate a fair law in Indonesia.

Keywords: Bribery, Pinangki, Enforcement, Law

References

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, H., Abintoro P., & Michael, T. (2013). Gratifikasi seksual dalam persona korupsi. Bondowoso: CV R.A.De Rozarie.

Black, H.C; Garner, B. A. (2009). Black's law dictionary. New York: West,

CNN Indonesia. (2022). Pinangki, Vonis 10 Tahun, Banding 4 Tahun, Dipenjara 1 Tahun 1 Bulan. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220906171111-12-844135/pinangki-vonis-10-tahun-banding-4-tahun-dipenjara-1-tahun-1-bulan.

Detikcom. (2022). Beda Gaya Pinangki Eks Jaksa yang Kini Bebas dari Penjara. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-6276809/beda-gaya-pinangki-eks-jaksa-yang-kini-bebas-dari-penjara.

Djaja, E. (2010). Memberantas korupsi bersama KPK (ed. 2.). Jakarta: Sinar Grafika.

Ganarsih, Yenti. (2020). Pinangki Dijerat Pasal Pencucian Uang LPSK Tolak Permohonan Anita Kolopaking. Berita Universitas Pakuan 04 September 2020. p. 1-3.

Inayah, I. (2021). Analisis Wacana Kritis Berita Kasus Korupsi Jaksa Pinangki Dalam Media Daring Tempo. Dialektika Pendidikan Bahasa Indonesia, 2(1), 73–85. https://doi.org/10.58436/jdpbsi.v2i1.1200.

Iswardhana, M. R. & Widiono, S. ((2021). Diplomasi Siber dan Teknologi Mobile Pada Multidisiplin. Padang: PACE.

Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H. ., Wibawa, A. ., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di Sman 4 Yogyakarta. Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin, 2(1), 6–10. https://doi.org/10.56127/jammu.v2i1.574.

Iswardhana, M.R. (2020). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri. Yogyakarta: PT Kanisius, 111-116.

Karim, A. M.; Wibawa A.; Arisanto, P.T. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial(Studi Deskriptif Tingkat Dan Pola Politik Partisipatif Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3(2), 125-128. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093.

KPK. (2019). Urgensi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pencegahan Korupsi. Seminar KPK-LLDIKTI V 10-11 Juli 2019.

Kriyantono, R. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana.

Mahmud, A. (2020). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta Timur: Sina Grafika.

Merdeka.com. (2022). Profil Jaksa Pinangki, ASN Hedon Terjerat Kasus Djoko Tjandra Kini Bebas. Merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/profil-jaksa-pinangki-asn-hedon-terjerat-kasus-djoko-tjandra-kini-bebas-hot-issue.html.

Nurhadi. (2022). Bebas Bersyarat, Begini Kilas Balik Kasus yang Menjerat Jaksa Pinangki. Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1631328/bebas-bersyarat-begini-kilas-balik-kasus-yang-menjerat-jaksa-pinangki.

Rizky, L., Pratiwi, T. S., Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030. Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 177–179. https://doi.org/10.25008/altifani.v1i3.155.

Widayati. (2018). Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. Seminar Nasional Hukum Ransendental, 512-522. http://hdl.handle.net/11617/9724.

Downloads

Published

2023-07-26

Issue

Section

Articles