PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 3/G/2017/PTUN.YKTENTANG PEMILIHAN PERANGKAT DESA BANTUL)

Ajeng Rahmadani, Ari Retno

Sari


Abstrak AJENG RAHMADANI. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Perangkat Desa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, terdapat pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat peserta seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat (Lurah Desa Bantul). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: (1) Hakim PTUN Yogyakarta, (2) Panitera Pengganti, dan (3) Juru sita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Memeriksa surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasi pada tanggal 15 Juni 2017. Kata Kunci : Peranan, PTUN, Sengketa Perangkat Desa

 

Abstract AJENG RAHMADANI. The Role of Yogyakarta State Administrative Court in Resolving Village Apparatus Disputes. Faculty of Teacher Training and Education. Yogyakarta PGRI University. July 2020. This study aims to analyze the role of the Yogyakarta State Administrative Court in resolving disputes in village officials with case Number 3/G/2017/ PTUN.YK above electionforces Village Bantul, there are parties to the dispute namely the plaintiff (six person Bantul Village selection participant) and the defendant (village head of Bantul village). This study uses a qualitative method. Researchers collect data by observing, interviewing and documenting to obtain complete and detailed data. Research subjects using purposive techniques or only informants who know the dispute of village officials, namely: (1) Yogyakarta Administrative Court Judge, (2) Substitute Registrar, and (3) and confiscator. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the role of the Yogyakarta administrative court in resolving Bantul Village device with Case number 3/G/2017/Ptun. YK is 1) received a lawsuit in the form of a lawsuit registered on 2 February 2017 from 6 participants of the selection of the village of Bantul, District Bantul, Bantul regency through the arrest of Ptun Yogyakarta. 2) Check the letter and file of the lawsuit by article number: 3/G/2017/PTUN.YK above electionforces Village Bantul, examined by the Chairman and Clerk of the PTUN Yogyakarta. A 6-time preparatory examination from February 13 to March 20, 2017 which was closed to the public and resumed a trial 10 times from March 29 to June 7, 2017. 3) The verdict of Bantul village device dispute with the case number: 3/G/2017/PTUN. YK on 7 June 2017 by the Court of Justice of the PTUN Yogyakarta who gave the ruling by rejecting all claims from the defendant and giving the plaintiff punishment to pay a trial fee of Rp 394,000.00 (three hundred ninety four thousand rupiah). 4) Resolving by ruling the case of a dispute in Bantul village, the Pengguggat was on 15 June 2017. Keywords:Role, PTUN, Village Equipment Sput


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

Asrori. 2014. “Kapasitas

Perangkat Desa dalam

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa di

Kabupaten Kudus”. Bumi

Praja, 6 (2): 102

Anggita Doramia Lumbanraja.

“Peran Hakim

Pengadilan Tata Usaha

Negara Dalam Penyelesaian

Sengketa Keputusan Fiktif

Positif”. Administrative Law

& Govenance Jounal. Volume

Issue 4, November 2019

Bernat Panjaitan. 2015.

“Penyelesaian Sengketa Tata

Usaha Negara (TUN) pada

Peradilan Tata Usaha Negara

(PTUN)”. Jurnal Ilmiah

“Advokasi”,volume 3, No. 2

edisi September 2015.

Bimo Walgito. 2003. PsikologiSosial. Yogyakarta: Andi Offset

C.S.T Kansil. 2003. Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta: Pradnya Paramita

Deddy Mulyana. 2018. Metodologi

Peneltian Kualitatif, Bandung:

Remaja Rosdakarya

Elga Safitri. 2019. “Penyelesaian

Sengketa Proses Seleksi

Perangkat Desa Melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta. Jurnal

Pendidikan Kewarganegaraan

dan Hukum, volume 8 Nomor 4

tahun 2019 hal 414-426

Handoko T Hani. 2000. Managemen

Sumber Daya

Manusia.Yogyakarta: BFPE

Imam Mahdi. 2011. Hukum Tata Negara

Indonesia, Yogyakarta: Teras

Lapon Tukan Leonard & Ayu Puriyanti.

“Friksi Kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara

dalam Berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun

dan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Berkaitan dengan Objek

Sengketa Tata Usaha Negara

(TUN)”. Jurnal Diponegoro Law,

volume 6, No. 2, hal: 3, edisi

Agustus

Manullang. 2008. Dasar-dasar Majemen.

Yogyakarta: Ghalia Indonesia

(GI)

Marbun. 2001. Dimensi-Dimensi

Pemikiran Hukum

Administrasi NegaraYogyakarta:UII Press.

M. Yahya Harahap. 2007. Hukum

Acara Perdata Tentang

Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian Dan

Putusan Pengadilan. Jakarta:

Sinar Grafika

Rachmi Agisari. 2018. “Pengisian

Perangkat Desa di Desa

Timbulharjo

Kecamata

n Sewon Kabupaten Bantul

Menurut Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2018

Tentang Perangkat Desa”.

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

R. Soeroso. 2006. Praktik Hukum

Acara Perdata tata cara dan

proses persidangan. Jakarta:

Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi

Suatu Pengantar. Jakarta:

Rajawali Press

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian

Kuntitatif, Kualititatif, dan R

& D. Bandung Alfabeta

Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur

Penelitian: Suatu Pendekatan

Praktik. Jakarta: Rineka

Cipta

. 2015. Metode Penelitian

Kuntitatif, Kualititatif, dan R

& D. Bandung Alfabeta

. 2016. Metode Penelitian

Kuntitatif, Kualititatif, dan R

& D. Bandung AlfabetaSuprapto. 2013. Metodologi Penelitian

Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu

Pengetahuan Sosial.Jakarta: CAPS

(Center for Academic Publishing

Service)

Yin Robert K. 2003, Studi Kasus: Desain

dan Metode, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada

Zairin Harahap. 2013, Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara,

Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada

Website: http://www.ptunyogyakarta.go.id/index.php

(diunggah tanggal 13 Juli

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Bandung : Fokusmedia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

tentang Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi

Pemetintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pamong Desa.




DOI: https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1166

Article Metrics

Sari view : 16 times
PDF - 13 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Tambah Komentar

Tool by :



Plagiarism Checker by :