Membangun Ketahanan Industri Pertahanan Indonesia Yang Mandiri Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
DOI:
https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2717Abstract
AbstrakNasionaliasi industri pertahanan melalui perwujudan kemandirian industri pertahanan diidentifikasikan dengan kemampuan suatu negara untuk memproduksi alpalhankam beserta komponen-komponen utama atau pendukungnya sendiri dalam memenuhi kebutuhan kekuatan militer ataupun non-militer dalam Negeri, dengan kata lain Industri pertahanan yang kuat tercermin dalam ketersediaan pasokan kebutuhan pertahanan dan fasilitas pertahanan yang terjamin secara berkelanjutan dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, buku dan hasil penelitian sebelumnya. Serta deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Berdasarkan penelitian ini, nasionalisasi industri, pertahanan perlu dicapai melalui penerapan strategi yang komprehensif dan sporadis, yakni penguasaan terhadap pengembangan teknologi diiringi dengan kepastian hukum yang komprehensif melalui pembumian amanat UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), serta peran pemerintah yang menyeluruh terhadap setiap aspek pergerakan produksi industri pertahanan.
Kata Kunci : Industri Pertahanan, Nasionalisasi Industri, Omnibus Law
Â
Abstract
The nationalization of the defense industry through the realization of the independence of the defense industry is identified by the ability of a country to produce defense and security equipment tools along with its own main or supporting components in meeting the needs of domestic military or non-military forces, in other words A strong defense industry is reflected in the availability of a supply of defense needs and defense facilities that are guaranteed in a sustainable and adequate manner. This research uses a juridical approach method to study or analyze secondary data in the form of legal materials, books and the results of previous research. As well as descriptive analytics with data collection through literature studies, documents, and archival studies. Based on this research, the nationalization of industry, defense needs to be achieved through the implementation of a comprehensive and sporadic strategy, namely mastery of technology development accompanied by comprehensive legal certainty through the grounding of the mandate of Law Number 16 of 2012 concerning the Defense Industry and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Omnibus Law), as well as the overall role of the government in every aspect of the movement of defense industrial production.
Keywords : Defense Industry, Nationalization of industry, Omnibus Law
References
DAFTAR PUSTAKA
Alinea. 2019. Aset perusahaan sektor pertahanan hanya 17,3 Triliun, diakses dari https://www.alinea.id/nasional/hanya-54-perusahaan-pertahanan-yang- aktif-saat-ini-dari-102-b1XpL9oQH
Busroh, Firman Freaddy. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM. Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241.
Fitri, Aulia. 2020. Pelibatan Pihak Swasta dalam Industri Pertahanan Nasional pada Undang-Undang Cipta Kerja. Info Singkat Vol. XII No.20 /II / P3DI / Oktober / 2020.
KKIP. 2020. 6 Strategi Membangun Daya Saing Industri Pertahanan Indonesia di Pasar Internasional, diakses dari https://www.kkip.go.id/2020/05/11/6- strategi-membangun-daya-saing-industri-pertahanan-indonesia-di-pasar-internasional-1/
Komisi Kebijakan Industri Pertahanan, diakses di https://www.kkip.go.id/sejarah/, Dilihat pada 04 Maret 2022.
Media Informasi Kementerian Pertahanan 2018, Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018, Edisi Januari-Februari 2018 Vol. 70, No. 54, pp. 14.
Muhaimin, Yahya A . 2008, Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia, Yogykarta: Tiara Wacana.
Samego, Indria 2001, Sistem Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem, Jakarta: The Habibie Center, Hlm. 221-223.
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Yanto, Sri. 2019. Mewujudkan Industri Pertahanan Yang Kuat, Mandiri Dan Berdaya Saing Dalam Mendukung Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Mef) Tni. Wira: Media Informasi Kementerian Pertahanan. Edisi Khusus 2019. Hlm. 44
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Fiorentina Nulhakim, Nadia Aurora Soraya, Salsa Ayuning Tias
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
-
The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.