Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD

Authors

  • Ismawati Septiningsih Universitas Sebelas Maret
  • Itok Dwi Kurniawan Universitas Sebelas Maret
  • Harjono Universitas Sebelas Maret
  • Kristiyadi Universitas Sebelas Maret
  • Annisa Nurul Alimah Universitas Sebelas Maret

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.2823

Abstract

Abstrak

Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan

 

Abstract

This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company.

Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy

References

DAFTAR PUSTAKA

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta.2018. Hukum Acara Peradilan Niaga: Practical Guide to The Commercial Court.Jakarta:Sinar Grafika

Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih.2015. Kajian Normatif atas Kepailitan Bumn (Persero) dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study On Bumn's (Persero) Bankruptcy in Its Bearing With Limited Liability Arrangement).

Jono. 2017. Hukum Kepailitan.Jakarta:Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud.2016. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Rahayu Hartini. 2017. BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia. Malang: Setara Press.

Suradi, Etty Susilowati, Siti mahmudah. 2016. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Diponerogo Law Review. Volume 5, Nomor 2

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Yudho Taruno Muryanto. 2018. Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD: Kajian Empirik mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD. Malang: Setara Press.

Downloads

Published

2022-09-21