Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Masyarakat di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima

Authors

  • Nur Farhaty Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo
  • Sri Wahyuli Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo
  • Sri Asmiatiningsih Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo
  • Surip Surip Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.3544

Abstract

Abstrak

Untuk mengentaskan penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebikasanaan, komitmen, organisasi dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu, diperlukan juga suatu sikap yang tidak mempermalukan orang miskin hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang mempunyai sesuatu walaupun itu hanya sedikit. Berbagai upaya untuk menangulangin kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah seperti program pengembangan kawasan terpadu, proyek peningkatan pendapatan petani, nelayan, pedagang dan aneka upaya lainnya, meskipun program tersebut dilaksanakan dan telah menurunkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan tapi kesenjangan tersebut bisa diatasi sepenuhnya dan bahkan kesenjangan tersebut masih melebar dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antar kelas sosial baik dalam ketidak merataan pembagian hasil tambang, dari segi pendidikan, pekerjaan maupun usaha. Untuk mengatasi hal demikian pemerintah mengambil suatu bentuk kebijaksanaan dan program khusus yang berorientasi pada penduduk miskin dan penanggulangan pengangguran yaitu berupa program penanganan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi melalui bantuan pemberian beras. Program pangan ini adalah bermaksud untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini dilakukan melalui penyaluran pemberian beras yang mendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Pembangunan, Ekonomi, Masyarakat Desa.

 

Abstrack

To lift the population from the cycle of poverty requires policies, commitments, organizations and programs as well as the right approach. More than that, it is also necessary to have an attitude that does not embarrass the poor only as objects, but as subjects. A poor person is not a person who has nothing, but a person who has something even if it is only a little. Various efforts to overcome poverty have been carried out by the government such as integrated area development programs, projects to increase the income of farmers, fishermen, traders and various other efforts. still widening in Indonesian society, this is due to the gap between social classes both in the unequal distribution of mining products, in terms of education, work and business. To overcome this, the government took a form of policy and a special program that was oriented towards the poor and overcoming unemployment, namely in the form of a program to overcome the impact of the economic crisis through the provision of rice. This food program is intended to overcome the impact of the economic crisis by distributing rice that supports economic activities for rural communities.

Keywords: Development, Economy, Village Community

References

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas, 2002, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Sebuah Gagasan, Bappenas, Jakarta.

Departemen Dalam Negeri RI, 1994, Masalah Kemiskinan dan Penanggulangannya, Jakarta. Buku Pedoman Satlak, 2007, Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa (Gerbang-Emas Bangun Desa) Propinsi NTB.

Derektorat Jenderal Perumahan dan Pemukuman, Depertemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2004, Suplemen penyempurnaan Pedoman Umum P2KP, Departemen Kimpraswil, Jakarta.

Dunn Wiliiam. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua.Yogyakarta: Effendy, Onong Uchjana. 2006. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. Bandung: Rosdakarya

Muchtar, 2007, Strategis Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal Dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan: Kasus Implementasi P2KP Di Desa Suka Danau, Puslit PKS Balatbangsos, Jakarta

Keppres Nomor 80 tahun 2003, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Persiden Republik Indinesia, Jakarta.

Keppres Nomor 32 tahun 2005, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Persiden Republik Indinesia, Jakarta.

Rotter, J.B. (1966), “Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcementâ€, Psychological Monographs, Vol. 80, pp. 1-28.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

Articles