Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaptar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns)

Abstract

Abstrak

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkomsumsi barang/jasa. Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar adalah pada Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns. Pada penelitian ini penulis mengunakan Penelitian yuridis normative dengan mengumpulankan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara. Faktor penyebab pelaku tindak pidana. adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pupuk Kompos, Tidak Terdaftar.

 

Abstract

The circulation of fertilizers with fake labels is closely related to the legal protection of consumers Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is in accordance with article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely there are consumers who must be protected by their rights, namely the right to comfort, security, and safety in wearing or consuming goods/services. One of the forms of criminal acts of fertilizer circulation that is not registered is in Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns. In this study, the author uses normative juridical research by collecting data by reading legal books, studying books related to the case that are available in literature that has something to do with this research, besides that the author also uses a website that has a relationship with the problem that the author took, so that the data is collected concretely and accurately and the author also uses an empirical approach, which is carried out by looking at the objects being determined and conducting interviews. Factors causing the perpetrator of the criminal act. is a factor to seek the greatest profit with minimal capital, besides that another factor is the covetous nature of the perpetrator so that he takes actions outside the provisions of the law and the lack of supervision of circulation in the market by fertilizers that are not registered with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The application of criminal sanctions against criminals producing compost under the Aneka Mitra Sejahtera (AMS) brand that is not registered based on Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns is with imprisonment for 1 (one) year and a fine of RP700,000.00 (seven hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Criminal Act, Compost, Unregistered.