Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Tinjau dari Undang–Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN JKT PST)

Authors

  • Ratna Jubaedah Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipaya

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3822

Keywords:

Law Number 11 of 2012, Diversion, Children, implementation of the agreement, determination

Abstract

Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. With the implementation of diversion, the case will not be tried, the implementation of this diversion uses a system of consensus or deliberation, not all cases of children can be diverted, cases that can be diverted only with threats under 7 years old in accordance with article 7 paragraph 2 of Law number 11 years 2012 regarding the implementation of diversion. If the diversion fails at the police department, it will continue to the prosecutor's stage, if the diversion at the prosecutor's office still fails, it will be carried out in court, if in court it still fails, it will proceed to the trial stage. Regulation of the Supreme Court (PERMA) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System in court: 1. Determination of Deliberation 2. Minutes of Diversion 3. Agreement 4. Report of Agreement Results 5. Appointment of Judges 6. Appointment of the Chief Justice of the Court of Legal Consequences Implementation of Diversion, if the child fails to make diversion efforts, it will proceed to the trial stage and will follow the guidance if the diversion is successful then the child will not follow the social guidance. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data was collected by means of literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of diversion against children. Perpetrators of criminal acts in terms of Law Number II of 2012 article 7 paragraph (1) at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in the District Court must seek diversion.

References

Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2012). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. Risalah Hukum, 36–45.

DEWANTO, D. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengerusakan Yang Dilakukan Oleh Suporter Bola Yang Ada Di Yogyakarta.

Gulo, N. E. (2017). Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Peradilan.(Studi Di Balai Pemasyarakatan Medan).

Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). Jurnal Mercatoria, 6(2), 147–175.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 15–30.

Hertanto, A. W. (2013). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UAJY.

Humau, Z. C. K. (2014). Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UAJY.

Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Deliquency (Anak Berkonflik Hukum). Al-’Adl, 8(2), 81–101.

Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). Riau University.

Nawawi, A. B. (2009). Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 14(2), 183–219.

Nursanti, N. A. (2020). Pelaksanaan Pidana Pengawasan Terhadap Putusan Hakim Tentang Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Bale Bandung Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pratama, Y. E. (2012). Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Lapas Anak Blitar Dan Lapas Anak Kutoarjo Serta Gagasan Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Luar Lapas Anak.

Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 43317.

Sani, A. (2015). Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Public Policy, 1(1).

Setyorini, E. H., Sumiati, P. U., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum, 6, 149–159.

Sianipar, N. P. A. (2019). Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Ujaran Kebencian Bermuatan Sara.

Simanjuntak, A., Waty, N., & Marlina, M. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana. Jurnal Mahupiki, 1(01).

Downloads

Published

2022-08-23