Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Di Unit PPA Polres Gorontalo Kota

Authors

  • Yudin Yunus Universitas Ichsan Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.3915

Abstract

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum dan kendala yang dihadapi unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota,dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan  unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam penegakan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji efektivitas hukum berupa penegakan hukum yang telah diberlakukan oleh Unit PPA Polres Gorontalo Kota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melarikan anak perempuan di Unit PPA Polres Gorontalo Kota . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Kendala yang dihadapi unit dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan berupa: Sulitnya mengumpulkan alat bukti, Korban masih dalam penguasaan pelaku, dan berkaitan dengan urusan ribadi dan Upaya yang dilakukan unit PPA Polres Gorontalo Kota  dalam penegakkan hukum tindak pidana melarikan anak perempuan berupa : Sosialisasi (Upaya Preventif) dilakukan baik secara mandiri melalu kegiatan sosialsiasi yang diselennggarakan oleh Polres Gorontalo Kota, maupun sosialisasi dengan bekerjasama dengan istasni lain yang konsen terhadap isu anak dan perempuan, Kordinasi Kepolisian Antar Wilayah Hukum dalam hal teknis penyelidikan dan penyidikan terlebih jiga terlapor/pelaku tindak pidana berada diluar wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, dan Memaksimalkan peran serta Keluarga Korban dalam hal pengumpulan keterangan guna perampungan pemeriksaan terhadap tindak pidana melarikan anak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : Penyidik PPA Polres Gorontalo Kota sebaiknya memaksimalkan kerjasama dengan lembaga atau instansi yang lebih menguasai kompetensi bidang ilmu seperti psikologi serta kiranya pihak terkait dapat memaksimalkan sosialisasi dampak negative , baik secara umum maupun khsus mengenai konsekuensi hukumnya, agar seluruh lapisan masyarakat sehingga selain dapat berpatisipasi aktif secara umum dengan pihak polisi dalam upaya penganggulangan kejahatan tindak pidana tindak pidana bawa lari anak perempuan, masyarakat juga dapat memahami bahwa tindak pidan ini bukanlah persoalan pribadi/privat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Melarikan Anak

 

Abstract

This study is to determine law enforcement and the obstacles faced by the Gorontalo City PPA Polres in enforcing the crime of escaping girls in the PPA Gorontalo City Police Unit, and to find out the efforts made by the PPA Gorontalo City Polres unit in enforcing the criminal act of escaping girls in Unit PPA Gorontalo City Police. This type of research uses empirical juridical legal research that examines the effectiveness of the law in the form of law enforcement that has been enforced by the Gorontalo City Police PPA Unit in carrying out investigations and investigations into the crime of escaping girls in the PPA Unit of the Gorontalo City Police. The results of this study indicate that: The obstacles faced by the unit in enforcing the criminal act of escaping girls are: difficulty in collecting evidence, the victim is still in control of the perpetrator, and is related to ribadi affairs and the efforts made by the PPA unit Gorontalo City Police in enforcing criminal law fleeing girls in the form of: Socialization (Preventive Efforts) carried out both independently through socialization activities organized by the Gorontalo City Police, as well as socialization in collaboration with other institutions that are concerned with issues of children and women, Inter-Regional Police Coordination in terms of technical investigations and investigations especially if the reported / perpetrator of the crime is outside the jurisdiction of the Gorontalo City Police, and Maximizing the participation of the victim's family in gathering information to complete the investigation of the crime of escaping girls. Based on the results of the research, it is recommended as follows: Investigators for PPA Gorontalo City Police should maximize cooperation with institutions or agencies that are more competent in the field of science such as psychology and presumably related parties can maximize the socialization of negative impacts, both generally and specifically regarding the legal consequences, so that all levels of society so that in addition to being able to participate actively in general with the police in the effort to tackle the crime of fleeing girls, the public can also understand that this criminal act is not a personal / private matter.

Keywords: Law Enforcement, The Crime Of Running Children

References

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.

Marliana. (2009). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. PT Refika Aditama.

Marpaung, L. (2009). Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika.

Prodjodikoro, W. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana. Rafika Aditama.

Qamar, N. (2017). Metode Penelitian Hukum (A. Muzakkir & Ed) (eds.); p. 16). CV.Social Politic Genius (SIGN).

Ruliah, Wiridin, D., Ruben Gelong, H., Salam, S., & Malaha, N. (2022). Polima Dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, 1.

Sadjijono. (2010). Memahami hukum Kepolisian. PT Laksbang Presindo.

Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S. A., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. Nurani Hukum, 5(1), 23. https://doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627

Salam, S. (2018). Legal Political Perspective on The Protection and Development of Foreign Workers in Indonesia. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 89–103.

Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu : Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(2), 885–896. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511

Satjipto, R. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing.

Setiady, T. (2010). Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Alfabeta Bandung.

Sholehuddin. (2013). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. “Ide Dasar DoubleTrack System Dan Implementasinya. Grafindo Persada.

Tabah, A. (2012). Membangun Polri yang Kuat. PT Sumber Sewu.

Wahyudi. (2011). Implementasi Ide Diversi dalam Perbaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Genta Publishing.

Downloads

Published

2022-09-01

Issue

Vol. 6 No. 3 (2022): October 2022

Section

Articles

License

Copyright (c) 2022 Yudin Yunus

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  2. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.