Analisis Implementasi Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas di Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta

Authors

  • Fajri Hidayatullah Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Khaerul Umam Noer Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Muhammad Kadarisman Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Evi Satispi Universitas Muhammadiyah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4131

Abstract

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai implementasi UU 8/2016 dikaitkan dengan UU 13/2003 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta 10/2011 tentang tenaga kerja bagi orang dengan disabilitas. Kebijakan dan regulasi terkait hak tenaga kerja terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup memadai, namun jika dilihat secara keseluruhan belum berjalan optimal pada pelaksanaannya. Hasil penelitian di BUMD Jakarta selaku pemberi kesempatan kerja, belum mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada dan belum melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pemenuhan hak – hak pekerja disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi untuk mengetahui dan menanalisis mengenai kebijakan perekrutan pekerja disabilitas di BUMD Jakarta. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementor belum menjalankan ketentuan regulasi yang telah ada, sehingga realita yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja disabilitas belum berjalan dengan maksimal, secara perekrutan dan penempatan, serta tidak terpenuhinya kuota yang telah ditentukan bagi penyandang disabilitas. BUMD belum melaksanakan pemenuhan hak – hak penyandang disabilitas dalam hal memberikan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, Regulasi Tenaga Kerja, Hak Kesejahteraan

 

Abstract

This study focuses on analyzing the implementation of Law 8/2016 in relation to Law 13/2003 and DKI Jakarta Regional Regulation 10/2011 concerning employment for people with disabilities. Policies and regulations related to labor rights for persons with disabilities in Indonesia are adequate, but overall they have not been implemented optimally. The results of the research in Jakarta Regional Owned Enterprises as job opportunity providers, have not employed persons with disabilities in accordance with existing regulations and have not carried out their obligations by providing fulfillment of the rights of disabled workers. This study aims to provide information to identify and analyze policies regarding the recruitment of disabled workers. By using a qualitative method, the results of the study show that the implementor has not implemented the existing regulatory provisions, so that the reality that occurs in the recruitment of disabled workers has not run optimally, in terms of recruitment and placement, and the quota has not been fulfilled for persons with disabilities. Companies in Jakarta Regional-Owned Enterprises have not implemented the fulfillment of the rights of persons with disabilities in terms of providing job opportunities, providing skills training and getting decent jobs without discrimination.

Keywords: manpower, person with disability, manpower regulation, welfare rights

References

DAFTAR PUSTAKA

Arzul, H. F., Khaidir, A., & Mubarak, A. (2019). Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas. JESS (Journal of Education on Social Science), 3(2), 135. https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/134

Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. Natapraja, 3(2), 67–83. https://doi.org/10.21831/jnp.v3i2.11969

Effendi, A. B., & Yunianto, R. (2017). Implementasi Diversity Program Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada Pt. Wangta Agung Kota Surabaya. IJDS : Indonesian Journal of Disability Studies, 4(2), 6–103. https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.004.02.2

Hidayatullah, F., & Noer, K. U. (2021). Implementasi Kebijakan Rekrutmen Tenaga Kerja Disabilitas Tunanetra di BUMD DKI Jakarta. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 406–422. https://doi.org/10.23969/jp.v6i2

Juantin dan Argo Pambudi, R. (2012). Aspek Tenaga Kerja Disabilitas Dalam Kebijakan Perda Diy Nomor 4 Tahun 2012 Di Kota Yogyakarta Aspect Of Labor With Disability In Policy Of Perda Diy Nomor 4 Tahun 2012 In Yogyakarta City. Adinegara, 1(4), 132–144.

Latuconsina, Z. (2014). Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas. Pandecta: Research Law Journal, 9(2), 207. https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3445

Triana, F. U., Astuti, R. S., & Santoso, R. S. (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. Journal Of Public Policy And Management Review, 11(1), 66–82. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32908

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. Jurnal Konstitusi, 17(1), 197. https://doi.org/10.31078/jk1719

Wiliasih, R., & Salsabila, D. F. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Hidup Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam, 3(2), 480–493. https://doi.org/10.30997/jsei.v3i2.914

Downloads

Published

2022-10-27