Pengaturan Hukum Jaminan Penanggungan Penahanan oleh Penyidik Polri Berdasarkan Pasal 31 KUHAP (Studi di Polisi Sektor Pasarwajo)

Abstract

Abstrak

Kitab undang–undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 21, diterangkan bahwa suatu penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntutan umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini. Tujuan penelitian adalah untuk memahami pengaturan hukum penangguhan penahanan dan untuk memahami angan Hukum bagi penyidik untuk menentukan besarnya uang jaminan dalam menetapkan suatu penangguhan penahanan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Syarat yang ditentukan, serta karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 KUHAP sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku akan tetapi didalam Pasal 31 KUHAP belum dijelaskan secara detail mengenai besarnya nominal uang jaminan penangguhan penahanan yang akan diberikan oleh tersangka dalam memperoleh jaminan penangguhan penahanan dari pihak Penyidik Polri. Sedangkan dasar pertimbangan hukum bagi penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo untuk menentukan besarnya uang jaminan diatur menurut KUHAP pada ketentuan Pasal 31 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menerangkan mengenai jaminan penangguhan penahanan dalam hal ini atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan jaminan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.

Kata Kunci: Penyidik, Penangguhan Penahanan, Terdakwa, KUHAP

Abstract

Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code explains that an arrest is the placement of a suspect or defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor, or judge with his placement, in the case and according to the method regulated in this law. The purpose of the study is to understand the legal arrangements for the suspension of detention and the legal imagination for investigators to determine the amount of the security deposit in determining a suspension of detention. This type of research uses empirical legal research. The results of the study show that the specified conditions, as well as the position of the investigator, public prosecutor, or judge in providing guarantees for the suspension of detention based on Article 31 of the Criminal Procedure Code, have been carried out in accordance with applicable procedures, but Article 31 of the Criminal Procedure Code does not explain in detail the nominal amount of the bail deposit for the suspension of detention, which will be given by the suspect in obtaining a guarantee of suspension of detention from the police investigator. While the basis for legal considerations for investigators of the Pasarwajo Sector Police to determine the amount of the security deposit is regulated according to the Criminal Procedure Code in the provisions of Article 31 in conjunction with Government Regulation Number 27 of 1983, which explains the guarantee for the suspension of detention in this case at the request of the suspect or defendant, investigators in accordance with their authority can provide guarantees for suspension of detention with or without guarantees of money or guarantees of persons.

Keywords: Investigator, Suspension of Detention, Defendant, KUHAP