Meninjau Kembali Keamanan Pangan (Food Safety) Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Authors

  • Pieter Erastus Yestandha Universitas Indonesia
  • Inosentius Samsul Universitas Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4330

Abstract

Abstrak

Industri Pangan merupakan Industri yang sangat berperan krusial dalam kehidupan manusia sebagai suatu hal mendasar dari kehidupan.Dengan semakin berkembangnya perekonomian di masa modern ini terlebih pada masa pandemi Covid 19, pola konsumsi masyarakat terutama kepada Industri Pangan semakin meningkat setiap tahunnya. Pelaku Usaha yang berusaha menyikapi hal tersebut dengan melakukan pengelompokkan konsumennya, yang berdampak pada kualitas dari Produk dari Pelaku Usaha tersebut. Dengan melihat kepada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Pelaku Usaha dapat memberikan jaminan kualitas kepada konsumennya dengan tunduk kepada aspek keamanan pangan. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dimana menganalisa sumber hukum yang ada di Indonesia dengan perbandingan sumber hukum di negara lain. Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa hukum perlindungan konsumen di Indonesia masih belum mengatur secara rinci mengenai definisi konsumen serta pertangunggjawaban antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat dari adanya ketidakpastian hukum tersebut, ditemukan adanya beragam kasus tidak layaknya produk pangan yang sudah beredar di masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi Konsumen. Sedangkan pada Hukum Perlindungan Konsumen di India sudah dapat memisahkan konsumen secara tegas dengan menyesuaikan kepada tujuan dari konsumen tersebut serta perjanjian yang mengikatnya. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan adanya pembaharuan terhadap hukum perlindungan di Indonesia untuk dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumennya.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Keamanan Pangan

References

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, (2007), Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance, Makassar: Kencana,

Akman, Pinar. (2010). Consumer vs Customer: The Devil in the Detail. Journal of Law and Society.Cardiff University.

Bahri, Syaeful. (2017). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan.Jurnal Akta.

Bambang Sunggono, (2001), Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

Bill of Rights (Amerika Serikat)

H.Ishaq, (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi Alfabeta: Bandung.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 31.

K. Pongiannan and Jayakumar Chinnasamy. (2014). Do Advertisements for Fast Moving Consumer Goods Create Response among the Consumers? – An Analytical Assessment with Reference to India. International Journal of Innovation, Management and Technology.

Karel Kolis dan Katerina Jirinova. (2014). “Differences Between B2b And B2c Customer Relationship Management. Findings From The Czech Republic”. European Scientific Journal.

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011, Hlm.42

Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. (2021) Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Mukti Fajar, (2019) Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

N.H.T. Siahaan, (2005), Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Panta Rei: Jakarta.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Purwanto, Harry (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 1.

Richardson, A. K. Jain and A. Dick, (1996) “The influence of store aesthetics on evaluation of private label brands,” J. Prod. Brand Manag.

Rosmawati, (2018), Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenanda Media Group: Depok.

Shidarta, (2006), Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia :Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, (2010) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat..Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sri Mamudji, (2005). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.

Subekti, (2003), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan 31.Intermasa: Jakarta.

Tommasi, Sara. (2017). Food Diversity And Consumer Protection. European Food and Feed Law Review.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods

Downloads

Published

2022-12-19