Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.Sus/ 2022/PN. Tjk)
DOI:
https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4375Abstract
Abstrak
Kejahatan selalu tumbuh serta berkembang pada masyarakat, meskipun kita mengetahui banyak pendapat perihal faktor penyebab kejahatan pada masyarakat, satu hal pasti bahwa kejahatan merupakan sikap manusia berkembang seiring menggunakan perkembangan sosial serta teknologi. Perkembangan zaman berjalan sangat cepat, tak hanya pada dunia teknik industri serta perdagangan, namun pula pada dunia hukum. Secara statistik, total tindak pidana Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi, salah satunya ialah tindak pidana melibatkan senjata api. Kontroversi seputar kepemilikan senjata api ilegal sebagai perbincangan hangat. Kepemilikan senjata api ilegal tak hanya dilihat menjadi pelanggaran aturan, namun juga menjadi sarana kejahatan berbahaya oleh para penjahat. Berbagai masalah penyalahgunaan senjata api, termasuk perkelahian, pertengkaran serta perampokan, semuanya tak lepas dari sirkulasi senjata api ilegal pada warga, baik Undang-Undang juga perihal pelanggaran hukum tanpa hak memakai senjata api rakitan secara melawan aturan. Menyimpan serta memakai, pada putusan nomor: 420/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta pertimbangan hakim pada pelanggaran hukum tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum, pada putusan nomor: 420/Pid .Sus/2022/PN.Tjk. Penulisan memakai metode penelitian hukum normatif serta penelitian deskriptif kualitatif. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menyimpan serta memakai senjata api rakitan secara melawan hukum sesuai dengan UU Senjata Api Darurat serta Senjata Tajam No. 12 tahun 1951. Dari keterangan saksi serta terdakwa terdapat bukti adanya alasan meringankan serta alasan memberatkan.
Kata Kunci: Senjata Api, Penerapan, Pertimbangan
References
DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. 2015. PeIajaran Hukum Pidana l, RajawaIi Pers, Jakarta, hlm. 23.
Amir llyas. 2012. Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta.
Andi Hamzah, 2017, Delik Khusus (speciale Delicten) pada KUHP. Sinar Grafika, Jakarta
Article of a Series on The Politics and Government of the Netherlands, Criminal Justice System of Netherlands, December 2016
Bambang Hartono. 2018. Kapita Selekta Tindak Pidana Ekonomi, Aura, Bandar Lampung
Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Beni Ahmad Saebani, Syahrul Anwar and Ai Wati. 2016. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana, CV PUSTAKA SETIA, Bandung
E.Y. Kenter. 2011. Asas Hukum Pidana pada Indonesia serta Terapannya, Alumni AHMPTHM, Jakarta.
Josias Simon Runturambi. A. serta Antin Sri Pujiastuti, 2015, Senjata Api serta Penanganan Tindakan Pidana, Edisi Pertama, Yayasan Perpustakaan Obor Indonesia, Jakarta.
L.H.C. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, di dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur), (1984) Penerbit CV. Rajawali, Jakarta
Leden Marpaung. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta
Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
Mukti Artho. 2016. Praktik Masalah Perdata pada Peradilan Agama, cet V, Perpustakaan Mahasiswa, Yogyakarta.
Muladi, Barda Nawawi Arief , 2011, Teori – Teori serta Kebijakan Pidana, Bandung Alumni 1984
P.A.F Lamintang, 2011, Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Van Hamel, Inleiding dalam P.F Lamintang. 2010. Hukum Penintensier Indonesia. Sinar Grafika Jakarta
W.L.G. Lemaire. Het Recht in Indonesia, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952
Zevenbergen, R.J., Grootenboer, P., dan Sullivan, P., (2010), Good Learning ; A Good Life: Mathematics Transformation in Remote Indigenous Coomunities, Australian Journal Of Social Issues 45(1):131-145
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Andre Arvendo, I Ketut Seregig, Ansori

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
-
The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.