Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006

Authors

  • Supriyanta Universitas Slamet Riyadi Surakarta
  • Bambang Ali Kusumo Universitas Slamet Riyadi Surakarta

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4441

Abstract

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi tentang pengertian/makna unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah adanya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 JuliI 2006. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis teoretis atas putusan MK tersebut terhadap pengertian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, bahan penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian materiil atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Periubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdampak pada makna ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dimana yang semula adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun setelah  putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kembali kepada ajaran sifat melawan hukum yang formil, yaitu untuk adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus ada peraturan tertulis yang dilanggar.

Kata Kunci: Sifat melawan hukum, Tindak pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi

References

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, 2010. Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil, Jakarta : Jurnal Mahkamah Konstitusi, (7). 1, Februari 2010.

Andi Hamzah, 1986. Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru mengenai Korupsi,Jakarta : Indo Hill Co.

Bambang Sunggono. 2012.Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.

Chidir Ali, 1979. Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi.Bandung : Bina Cipta.

Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Alumni,

Muladi, 1998. Masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, dimuat dalam Pustaka Peradilan, Jilid IX, Mahkamah Agung RI.

P.A.F. Lamintang, 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar

P.A.F. Lamintang, 1991. Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alatalat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan, Bandung : Mandar Maju.

R. Wiyono, 2009. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Downloads

Published

2023-01-02

Issue

Vol. 6 No. 4 (2022): Desember 2022

Section

Articles

License

Copyright (c) 2023 Supriyanta, Bambang Ali Kusumo

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  2. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.