Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah Inkracht Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4840Abstract
Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang barang sitaan yang menjadi objek eksekusi pada putusan Pengadilan yang telah inkracht menurut sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht Perkara Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh dengan amar putusan menyatakan bahwa sejumlah barang bukti dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan dilaksanakannya eksekusi, tetapi setelah dilaksanakannya eksekusi terdapat fakta hukum bahwa salah satu barang bukti yang dieksekusi masih berstatus sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan selaku eksekutor putusan yang telah inkracht antara lain: (a) Pelacakan aset, (b) Perampasan aset, (c) Pelelangan. Adapun tinjauan yuridis barang sitaan yang berstatus sewa menyewa yang telah menjadi objek eksekusi perkara tindak pidana pada putusan yang telah inkracht menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu: Dalam kasus ini pelaksanaan putusan Pengadilan/eksekusi harus tetap dilaksanakan. Dimana Jaksa berdasar pada Pasal 270 KUHAP walaupun terdapat barang sitaan yang statusnya masih sewa menyewa, Kejaksaan tetap melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
Kata Kunci: Eksekusi, barang Sewa-menyewa, Putusan inkracht
Abstrack
This research examines confiscated goods that are the object of execution in Court decisions that have been inkracht according to the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In the implementation of an inkracht court decision Case Number: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh with the verdict stating that a number of evidence is confiscated to the State and then execution will be carried out, but after the execution there are legal facts that one of the executed evidence is still in lease status. Based on the research results obtained, it shows that the legal efforts made as the executor of the inkracht verdict include: (a) Asset tracking, (b) Asset seizure, (c) Auction. The juridical review of confiscated goods with lease status that have become the object of execution of criminal cases in inkracht decisions according to the criminal justice system in Indonesia, namely: In this case, the implementation of the court decision/execution must still be carried out. Where the Prosecutor is based on Article 270 of the KUHAP even though there are confiscated goods whose status is still leased, the Prosecutor's Office continues to carry out the court's decision if the implementation of a court decision that has obtained permanent legal force is carried out by the prosecutor, for which the clerk sends a copy of the verdict to him.
Keywords: Execution, Leasehold goods, Inkracht verdicts
References
DAFTAR PUSTAKA
Amir, C. (2019). Perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana. Jakad Media Publishing.
Aruan, U. M. (2014). Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut Kuhap. Lex Crimen, 3(2).
Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Prenada Media.
Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jurnal USM Law Review, 5(2), 618–632.
Hamzah, A. (2022). Kejahatan di Bidang Ekonomi: Economic Crimes. Sinar Grafika.
Harahap, M. Y. (2019). Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni.
Indonesia, Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pradnya Paramita.
Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68–80.
Pelafun, F. L. (2017). Pelaksanan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, 6(3).
Putri, R. M. (2016). ANALISIS EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TANPA MENCANTUMKAN IDENTITAS TERDAKWA (StudiPutusanPerkara PN. Ktb No. 11/Pid. Sus. Anak/PN. Kbu).
SUDARYANTO, H. (2021). Pelaksanaan Penjualan Langsung Benda Sitaan Pelanggaran Lalu Lintas Sepeda Motor (Study Kejaksaan Negeri Purwokerto). Universitas Jenderal Soedirman.
UUJF. (1999). Uu No 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Basrawi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
-
The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
-
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
