Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah

Authors

  • Christine S.T. Kansil Universitas Tarumanagara
  • Rama Adi Saputra Sundaynatha Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5066

Abstract

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, terjadi perubahan yang cukup mencolok pada tahun 2019 berkaitan dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi independensi KPK sehingga menjadi perbincangan yang cukup mencolok bagi ahli hukum dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Independen

References

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, R. dkk,. 2019. Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Anti Korupsi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Efendi, J. dan Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

Habibi, M. 2020. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Cepalo. Volume 4 Nomor 1.

Julpikar. 2016. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia. De Lega Lata. Volume 1 Nomor 1.

Mahardika dan Wijaya, F. 2019. Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Hukum Adigama. Volume 1 Nomor 2.

Munawaroh, N. “Arti Pro Justitia dan Contoh Penerapannya”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-justitia-lt5e006f96d6231/ (diakses pada 25 Juni 2023, pukul 15.21 WIB).

Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Downloads

Published

2023-06-27

Issue

Vol. 7 No. 1 (2023): Juni 2023

Section

Articles

License

Copyright (c) 2023 Christine S.T. Kansil, Rama Adi Saputra Sundaynatha

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  2. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.