Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tangerang Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Pangan

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Dalam konteks perubahan iklim dan ancaman tenggelam yang dihadapi oleh daerah pesisir Indonesia, Kabupaten Tanggerang memiliki potensi fiskal yang memadai untuk memandirikan daerahnya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Strategi pertahanan laut menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan pasokan pangan di daerah tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara dengan para ahli, dan analisis kebijakan terkait pertahanan laut dan kelangkaan pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pertahanan laut yang efektif membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pemerintah terkait, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Rekomendasi strategi meliputi pengembangan budidaya perikanan dan akuakultur berkelanjutan, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, infrastruktur pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aspek hukum terkait strategi pertahanan laut di Indonesia. Undang-undang seperti Undang-Undang Kelautan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar hukum dalam pengembangan strategi pertahanan laut. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya laut dan menghadapi ancaman kelangkaan pangan. Kesimpulannya, strategi pertahanan laut merupakan pendekatan penting dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang. Kerja sama lintas sektor, kebijakan yang tepat, dan peran hukum yang kuat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan keberlanjutan pangan. Penelitian ini memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi ancaman kelangkaan pangan di daerah pesisir Tanggerang.

Kata Kunci: Infrastruktur, Pesisir, Kesadaran Masyarakat, Hukum Kelautan

Abstract

This study aims to analyze the marine defense strategy in facing the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. In the context of climate change and the threat of drowning faced by Indonesia's coastal areas, Tangerang Regency has sufficient fiscal potential to make the region self-reliant and promote economic development. The maritime defense strategy is crucial in maintaining the sustainability of the food supply in the area. Using a qualitative approach, this research collects data through literature studies, interviews with experts, and analysis of policies related to maritime defense and food scarcity. The results of the analysis show that an effective sea defense strategy requires cooperation between local governments, relevant government agencies, the private sector, and local communities. Strategy recommendations include the development of sustainable aquaculture and aquaculture, sustainable management of marine resources, climate change resilient coastal infrastructure, and increased public awareness. In addition, this study also analyzes legal aspects related to maritime defense strategy in Indonesia. Laws such as the Maritime Law and Government Regulations concerning the Management of Coastal Zone and Small Islands form the legal basis for the development of a maritime defense strategy. However, effective law implementation and enforcement still needs to be improved to protect marine resources and face the threat of food scarcity. In conclusion, the marine defense strategy is an important approach in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang. Cross-sectoral cooperation, appropriate policies, and a strong legal role are needed in achieving the goal of food sustainability. This research provides useful insights and recommendations for policy makers and relevant stakeholders in dealing with the threat of food scarcity in the coastal area of Tangerang.

Keywords: Infrastructure, Coast, Citizen's Awarenes,  Maritime Law