Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja Dengan PTPN V

Authors

  • Adityo Santoso Universitas Pertahanan Republik Indonesia
  • Eri Radityawara Hidayat Universitas Pertahanan Republik Indonesia
  • Agus Adriyanto Universitas Pertahanan Republik Indonesia
  • Pujo Widodo Universitas Pertahanan Republik Indonesia
  • Halomoan Alexandra Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstract

Abstrak

Konflik agraria di Kabupaten Kampar secara umum disebabkan oleh sengketa atas tanah ulayat masyarakat adat dengan perusahaan pemegang HTI dan HGU. Penyelesaian sengketa lahan atau resolusi konflik atas tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, mediasi ataupun upaya hukum. Pada penelitian ini, akan dilihat sejauh mana efektivitas resolusi konflik sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V di Kabupaten Kampar melalui upaya hukum atau peradilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Resolusi konflik atas sengketa lahan tanah ulayat masyarakat adat Pantai Raja dengan PTPN V melalui upaya hukum memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan cara non-peradilan. Upaya hukum atas sengketa tanah ulayat di Kabupaten Kampar dapat digunakan sebagai salah satu alternatif resolusi konflik yang melibatkan masyarakat adat.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Sengketa Tanah Ulayat, Upaya Hukum

References

DAFTAR PUSTAKA

Chomzah, Ali Achmad. (2002). Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Bandung, Alumni. Hlm. 64

Fisher, S. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council Indonesia

H, Hilam. (1992). Pengantar Ilmu hukum Adat. Bandung: Mandar maju. hlm. 46.

Harsono, Boedi. (2003). Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum. Yogyakarta. Hlm 13.

Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan 12, Djambatan, Jakarta. hlm.183.

Kalo, Syafruddin (ed). (2006). Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Utara). CV. Cahaya Ilmu, Medan. hlm. 35.

Muhammad, Bushar. (2013). Pokok-pokok Hukum Adat. hlm.103-104.

Sitorus, Felix MT. (2002). Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun. Hlm. 11.

Soekanto Soejono. (1981). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo

Sumardjono, Maria S.W dkk. (2008). Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. Hlm. 38.

Sumardjono, Maria S.W. (2007). Kebijakan Pertanahan. Jakarta: Kompas. hlm. 54

Undang-Undang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Downloads

Published

2023-10-06

Issue

Vol. 7 No. 1 (2023): Juni 2023

Section

Articles

License

Copyright (c) 2023 Adityo Santoso, Eri Radityawara Hidayat, Agus Adriyanto, Pujo Widodo, Halomoan Alexandra

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  2. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.