Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk)

Authors

  • Gavriel Liberty Universitas Tarumanagara
  • Eunike Kathryn Budiman Universitas Tarumanagara
  • Vivienne Olivia Siswanto Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5655

Abstract

Abstrak

Anak angkat seringkali tidak mendapat pemenuhan hak-haknya, terutama hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, seringkali terjadi sengketa waris karena anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan terdapat ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Dalam perkara ini, Pasal 832 KUHPerdata disimpangi oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, sehingga anak angkat yang telah diangkat secara sah turut mendapat bagian atas harta warisan orang tua angkatnya di samping adanya ahli waris testamentair. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris orang tua angkatnya menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan sengketa dalam pembagian hak waris anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung terhadap warisan orang tuanya, sehingga anak angkat berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya secara ab intestato.

Kata Kunci: Anak Angkat, Ahli waris, Hak Waris

 

Abstract

Adopted children often do not have their rights fulfilled, especially the rights to inheritance from their adoptive parents. In Indonesia, inheritance disputes often occur because adopted children are deemed not to have the right to be heirs and there are testamentary heirs. Likewise what happened in case Number 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. In this case, Article 832 of the Civil Code is distorted with Article 12 Paragraph (1) of Staatsblad Number 129 of 1917 concerning Adoption, so that adopted children who are legally adopted also receive a share in the inheritance of their adoptive parents in addition. to the heirs of the will. The aim of this research is to understand the position of adopted children in the division of inheritance rights from their adoptive parents in terms of the Civil Code. The research method used in this research is a normative or doctrinal research method by raising legal issues that often occur in society, namely disputes regarding the distribution of inheritance rights for adopted children. The results of this research show that based on the Civil Code, the position of adopted children is the same as the position of biological children regarding their parents' inheritance, so that adopted children have the right to inherit their adoptive parents' inheritance ab intestato.

Keywords: Adopted Children, Heirs, Inheritance Rights

References

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, P. N., & Priyanto, I. M. D. (n.d.). Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan. 1-5.

Ediwarman. (2009). Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Medan.

Gunawan, & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia. Media Luris, 3(2), 161.

Ivon, L. R. (2015). Hak Anak Angkat Atas Warisan Menurut Hukum Perdata. Lex Privatum, 3(3), 1-27.

Kamil, A., & Fauzan, M. (2010). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Rajawali Pers.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kuncoro, N. W. (2015). Waris Permasalahan dan Solusinya. Raih Asa Sukses.

M, B. (1985). Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. CV. Akademika Pressindo.

Pandika, R. (2012). Hukum Pengangkatan Anak. Sinar Grafika.

Pangemanan, M. M. (2016). Kajian Hukum Atas Hak Waris Terhadap Anak Dalam Kandungan Menurut KUHPerdata. Lex Privatum, 4(1), 33-40.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Prayustini. (n.d.). Hak Mewaris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Perdata. Kertha Semaya, 2(2), 1-5.

Sari, I. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). Jurnal Ilmiah Hukum DIrgantara, 5(1), 1-20.

SIbarani, S. (2015). Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR). Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 18.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak (Staatsblad 1917 No. 129 Van adoptie)

Tandey, A. T., Sompie, I. C., Zina, C., & Pihang, N. E. C. (2020). Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen Yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW). Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 7(1), 30.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wongkar, B. W., Tangkere, C., & Setligh, M. M. (2021). Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. Lex Administratum, 9(1), 31-40.

Downloads

Published

2023-12-06

Issue

Vol. 7 No. 2 (2023): Desember 2023

Section

Articles

License

Copyright (c) 2023 Gavriel Liberty, Eunike Kathryn Budiman, Vivienne Olivia Siswanto

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. The journal allow the authors to hold the copyright without restrictions and allow the authors to retain publishing rights without restrictions.
  2. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Lisensi Creative Commons

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.